Bacaberita.today. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya import i...
Bacaberita.today.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo berpotensi membingungkan dan dikhawatirkan menimbulkan keresahan pada masyarakat. ?
“Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara. Nah, ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?” kata Hasanuddin dalam pernyataannya, Jakarta, (24/9/2017).??
Apalagi, lima ribu pucuk senjata sama dengan kekuatan 5 batalion tempur. “Ucapan Panglima soal masuknya ribuan senjata legal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas,” kata dia.?
Politikus PDI Perjuangan ini beranggapan bahwa ada kemungkinan pernyataan Gatot adalah benar. Harusnya, kata Hasanuddin, informasi ini dikoordinasikan ?dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara dan bukan diungkap ke publik.?
“Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam,” kata dia.
“Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum,” tambah dia.
Hasanuddin kemudian menyarankan supaya informasi seperti ini lebih berhati-hati lagi disampaikan ke publik karena menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.?
Sebelumnya Publik dibuat kaget dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Orang nomor satu di TNI tersebut membeberkan ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal.
Tak tanggung-tanggung, pernyataan tersebut diungkapkan Gatot saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).
Hadir dalam acara tersebut, Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.
Selain itu, Gatot menyebutkan bahwa institusi tersebut memesan ribuan senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri.
“Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” tukas mantan KSAD tersebut.
Sumber: journalpatrolinews.com
COMMENTS